Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus menindaklanjuti temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aktivitas penambangan emas ilegal dengan nilai perputaran dana yang diperkirakan mencapai Rp992 triliun. Satgas menegaskan akan melakukan verifikasi langsung ke lokasi tambang guna memastikan ada tidaknya pelanggaran di kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa data hasil analisis PPATK akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran di wilayah hutan, langkah penertiban akan dilakukan, mulai dari pengenaan sanksi administrasi, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset milik negara. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meminimalkan potensi kerugian negara.
Berdasarkan catatan PPATK, terdapat 27 laporan hasil analisis dan dua informasi di sektor pertambangan dengan nilai transaksi sebesar Rp517,47 triliun. Dalam kurun waktu 2023–2025, transaksi yang diduga berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun. Aktivitas tersebut teridentifikasi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Kalimantan.
Di Kalimantan Tengah, dukungan terhadap langkah tegas Satgas PKH terus menguat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan menilai penertiban tambang ilegal menjadi langkah mendesak untuk melindungi kawasan hutan dari kerusakan yang berkelanjutan. Mereka mendorong penegakan hukum yang cepat, transparan, dan konsisten agar praktik PETI tidak terus meluas.
Masyarakat Kalteng juga berharap proses penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa tebang pilih. Penertiban tambang ilegal dipandang bukan sekadar tindakan hukum, melainkan wujud komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam daerah. Dukungan publik ini menjadi dorongan kuat bagi Satgas PKH untuk menuntaskan penanganan kasus secara menyeluruh.
