HapakatNews.com – Anggota DPR RI, Taufan Pawe, menanggapi polemik terkait penundaan pengangkatan ratusan ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ramai diperbincangkan publik.

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan surat bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025 dengan status “Sangat Segera” terkait penyesuaian jadwal pengangkatan. Namun, surat tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap salah menafsirkan keputusan bersama dengan Komisi II DPR RI.

Taufan menjelaskan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret 2025, DPR menekankan pentingnya percepatan pengangkatan CASN sesuai aturan yang berlaku. Saat ini, PPPK telah menyelesaikan proses pemberkasan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan segera memasuki tahap pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Jika NIP sudah diusulkan dan diterbitkan, tidak seharusnya mereka mengalami kesulitan dalam proses pengangkatan. Percepatan perlu dilakukan agar mereka dapat segera berkontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga meminta Kemenpan-RB untuk meninjau kembali surat tersebut dan memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak terkait.

“Kami mendesak BKN dan Kemenpan-RB untuk segera melakukan evaluasi dan analisis yang matang terkait jadwal pengangkatan. Jangan sampai hak mereka yang sudah memenuhi syarat justru terhambat,” tegasnya.

Kontroversi ini mencuat setelah isi surat tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2026 secara serentak. Taufan menilai kebijakan ini merupakan bentuk salah tafsir terhadap hasil RDP antara Komisi II DPR RI dan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menegaskan bahwa Komisi II tidak pernah menyetujui pengangkatan CASN dilakukan secara serentak.

“Komisi II DPR RI tidak pernah menyepakati pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 secara serentak. Dalam keputusan bersama, kami hanya menekankan bahwa batas akhir pengangkatan CPNS adalah Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026, termasuk bagi mereka yang direkrut dalam gelombang kedua. Bukan berarti semuanya harus diangkat bersamaan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa Kemenpan-RB seharusnya memahami keputusan RDP dengan benar dan tidak membuat kebijakan yang justru menimbulkan keresahan di kalangan CASN.

HapakatNews.com – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara, H. Amir Mahmud, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar dalam menunggu hasil persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada yang masih berlangsung. Ia mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru dalam menilai proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami berharap masyarakat Barito Utara dapat bersabar menunggu proses sidang yang telah dijadwalkan di MK,” ujar Amir Mahmud pada Sabtu (8/2/2025).

Menurutnya, proses hukum harus dihormati, dan seluruh pihak diharapkan dapat mempercayakan penyelesaian sengketa ini kepada lembaga yang berwenang. Ia juga menekankan bahwa meskipun sengketa Pilkada bisa menimbulkan ketegangan, namun dengan kesabaran dan sikap dewasa, setiap permasalahan pasti akan menemukan solusinya.

Amir Mahmud menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya terpilih sebagai pemimpin Barito Utara adalah hasil dari proses demokrasi dan harus diterima demi kepentingan bersama.

“Putusan MK akan mencerminkan keadilan dan diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses hukum ini dengan sikap optimis, karena hal ini merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang harus dihormati bersama.

“Saya berharap masyarakat dapat menerima keputusan MK dengan lapang dada, karena keputusan tersebut diambil demi kepentingan masyarakat Barito Utara,” pungkasnya.

Palangka Raya – Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengawasi secara ketat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PSU Pilkada Barito Utara.

“Bawaslu di Barito Utara telah siap mengawasi setiap tahapan PSU sesuai putusan MK,” ujarnya pada Jumat (28/2/2025).

Saat ini, Bawaslu Kalteng tengah menyusun strategi pengawasan terhadap putusan tersebut serta terus berkoordinasi dengan KPU Kalteng dan KPU Barito Utara terkait jadwal serta persiapan PSU.

Satriadi memastikan bahwa seluruh jajaran pengawas, termasuk petugas lapangan, telah siap menjalankan tugas mereka demi menjamin pelaksanaan PSU yang aman, jujur, dan adil.

“Kami memastikan bahwa pengawas lapangan telah siap. Di tingkat provinsi, kami juga terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Barito Utara,” tambahnya.

Sebagai informasi, MK memerintahkan pelaksanaan PSU di dua TPS pada Pilkada Barito Utara 2024. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang perselisihan hasil Pilkada (PHP-Kada) Kabupaten Barito Utara. PSU akan dilaksanakan di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, serta TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.