Pemerintah Pusat memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan 3T guna memastikan masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan kelonggaran khusus bagi wilayah 3T agar proses pembangunan dan distribusi dapat berjalan lebih mudah.
Menurut Herson, tantangan utama dalam penyaluran MBG di Kalteng adalah kondisi geografis yang sangat luas namun berpenduduk relatif sedikit, sehingga standar jumlah penerima seperti seribu hingga tiga ribu peserta tidak selalu dapat dipenuhi. Kondisi ini kerap menjadi hambatan dalam pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan.
Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat, Herson berharap target pembangunan SPPG di Kalteng dapat mencapai 80 persen pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten akan dilibatkan lebih aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG, mengingat Pemprov Kalteng tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan langsung hingga tingkat desa. Karena itu, laporan dari pemerintah kabupaten akan menjadi acuan utama.
Herson juga menyinggung sejumlah permasalahan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan MBG di Kalteng, salah satunya temuan ulat pada makanan program MBG di MTsN 1 Palangka Raya. Untuk memastikan kualitas dan keamanan program, Pemprov Kalteng telah membentuk tim khusus di tingkat provinsi dan kabupaten. Tim ini akan berkolaborasi dengan BGN, SPPG, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar masalah serupa tidak terjadi di daerah lain maupun di Kalteng. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta perluasan fasilitas, pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan lebih baik dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil.
