Hapakatnews.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan larangan pengibaran bendera bertema fiksi, termasuk bendera One Piece, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Agustiar menilai, penggunaan bendera non-resmi pada momen kenegaraan tidak pantas dan berpotensi menyalahi nilai kebangsaan.
“Enggak layak, enggak boleh, tidak ada negara di atas negara,” tegasnya saat diwawancarai di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (8/8/2025).
Ia menekankan bahwa perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum menumbuhkan nasionalisme melalui pengibaran bendera Merah Putih. “Merah Putih adalah identitas bangsa kita. Di Kalteng, tidak boleh ada bendera fiksi diperlakukan seperti bendera negara,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, juga menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan bahwa simbol fiksi, termasuk bendera bajak laut Straw Hat Pirates dari serial One Piece, tidak boleh dikibarkan pada perayaan HUT RI.
“Kami minta masyarakat tidak menggunakan atribut seperti itu di momen kenegaraan. Jika ditemukan, akan kami minta segera diturunkan,” jelas Katma pada Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, meski tren budaya populer digemari anak muda, peringatan kemerdekaan merupakan momentum sakral yang harus dijaga dengan penggunaan simbol resmi negara. “Ada aturan jelas soal bendera negara. Jangan sampai kesenangan pribadi menyinggung simbol yang diperjuangkan para pahlawan,” ujarnya.
Larangan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 24 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa bendera negara tidak boleh ditempatkan di bawah simbol lain.
Kesbangpol Kalteng juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memantau atribut masyarakat saat peringatan HUT RI. Pendekatan persuasif akan diutamakan, namun tindakan tegas siap dilakukan jika aturan dilanggar.
Fenomena pengibaran bendera One Piece sebelumnya ramai di media sosial dan menuai pro kontra. Sebagian warganet menilai sebagai ekspresi kreativitas, sementara lainnya menganggapnya mencederai makna kemerdekaan.
Pemerintah daerah mengingatkan agar ekspresi budaya populer tidak mengaburkan identitas nasional dan tetap menghormati kesakralan bendera Merah Putih di hari bersejarah bangsa.
