Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah melaporkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Asta Cita Presiden RI, telah memberikan dampak signifikan di daerah tersebut. Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, program ini turut mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Hingga 10 November 2025, pelaksanaan Program MBG di Kalteng telah menyerap ribuan tenaga kerja dan menjadi bagian penting dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, menyampaikan bahwa puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif menjadi penggerak utama penyaluran manfaat program sekaligus membuka peluang kerja bagi warga.
Dampak Sosial Ekonomi
Program MBG di Kalimantan Tengah memberikan kontribusi nyata bagi penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Sebanyak 58 SPPG aktif telah melibatkan 1.856 petugas. Program ini juga menggandeng 233 pelaku usaha lokal sebagai pemasok, sehingga memastikan bahan baku berasal dari daerah dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Penyaluran manfaat program menjangkau 154.417 penerima dari 1.372 kelompok, termasuk balita, ibu hamil dan menyusui, peserta didik PAUD hingga SMA, santri, siswa SLB, serta peserta PKBM. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas APBN dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas hidup dan gizi.
Realisasi APBN di Kalimantan Tengah
Program MBG merupakan bagian dari kinerja APBN di Kalteng. Per 31 Oktober 2025, total belanja APBN mencapai Rp24.897,28 miliar atau 73,28 persen dari pagu, meningkat Rp662,16 miliar (2,73 persen yoy). Namun, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp5.147,07 miliar dari pagu Rp9.242,64 miliar mencatat kontraksi 3,47 persen, dipengaruhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Meski demikian, pemerintah memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.
Program K/L Lain yang Berdampak Langsung
Di sektor pendidikan, belanja K/L mencapai Rp178,44 miliar (44,95 persen), sebagian besar digunakan untuk BOS bagi siswa MI/MTs/MA/SMTK/SMAK sebesar Rp32,77 miliar serta peningkatan sarpras dan mutu pendidikan keagamaan sebesar Rp84,27 miliar.
Pada sektor kesehatan, belanja mencapai Rp27,06 miliar (42,06 persen), termasuk pengadaan laboratorium dan alat pengujian obat dan makanan senilai Rp5,75 miliar, serta pembinaan pendidikan Poltekkes Kemenkes sebesar Rp10,79 miliar.
Belanja infrastruktur mencapai Rp1,68 triliun (71,59 persen), terutama untuk program optimalisasi lahan dan cetak sawah sebesar Rp798,15 miliar dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.
Peran Transfer ke Daerah (TKD)
Penyaluran TKD di Kalteng per 31 Oktober 2025 mencapai Rp19.750,21 miliar, tumbuh 4,48 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp1.850,78 miliar (28,86 persen). Dana TKD—meliputi DAU, DAK fisik dan nonfisik, serta Dana Desa—dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dana Desa juga memainkan peran penting dalam perlindungan sosial melalui BLT, bantuan pangan, program penanganan stunting, kegiatan padat karya, serta dukungan adaptasi perubahan iklim, sehingga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
